Jakarta (Media Kolaborasi): Pemerintah bersama DPR RI menyepakati anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp824 triliun.
Alokasi tersebut meningkat 13,9 persen dibandingkan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses belajar, serta pengembangan sumber daya manusia.
Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya melalui anggaran pendidikan Rp824 triliun,” ujar Suahasil.
Anggaran pendidikan tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah program strategis pemerintah, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.
Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan dukungan bagi pembangunan Sekolah Unggul Garuda serta pemberian beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun pada 2027. Dana tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok miskin dan rentan, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
Suahasil menjelaskan, anggaran perlindungan sosial akan disalurkan melalui sejumlah program bantuan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp539,7 triliun untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp195,3 triliun pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung upaya swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Pemerintah juga menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memperkuat pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pusat dan daerah harus berjalan selaras agar program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat,” tegasnya.(*)
Loading ...